Dua Wisudawan Bentangkan Bendera Palestina saat Wisuda, Rektor Unpad Sebut Tindakan Itu Tidak Melanggar Aturan

Bandung, tvOnenews.com - Dua wisudawan membentangkan bendera Palestina saat menjalani prosesi wisuda Gelombang I Tahun 2024/2025 di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Kamis (21/11/2024). 

Dua wisudawan Unpad itu adalah Ridwan Robbi Nuralim dari program studi Ekonomi Islam dan Dita Nuriyah dari program studi Perikanan.

Ridwan mengaku hal itu dilakukan untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi Palestina. 

Ridwan berpendapat mahasiswa Unpad termasuk giat menyuarakan dukungan untuk Palestina.

Salah satunya dengan membentuk kampanye Unpad Students for Justice in Palestine (UnpadSJP) di media sosial. 

"Harapannya teman-teman wisudawan, orang tuanya dan sivitas akademika Unpad bisa aware kembali terkait isu Palestina. Banyak universitas di luar negeri telah menyuarakan kepeduliannya,” ucapnya dilansir dari laman resmi unpad.ac.id pada Jumat (22/11/2024). 

Terkait hal ini, Rektor Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita mengatakan tindakan wisudawan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada. 

Dia juga menyebut tindakan wisudawan itu sejalan dengan sikap pemerintah. 

“Walaupun sebenarnya wisuda bukan saat yang tepat untuk melakukan itu, namun Unpad tidak menutup kebebasan berekspresi. Di lain sisi, Unpad mendukung penuh perdamaian di Gaza khususnya kami mendukung upaya pemerintah RI untuk bisa mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” ujar Arief.

Arief mengatakan secara akademik Unpad mendukung penegakan hak asasi di sana dengan sepenuh hati.

Selain itu, Unpad juga mendukung perdamaian di Gaza dan perdamaian di wilayah konflik lainnya serta mendukung upaya pemerintah RI untuk bisa mewujudkan negara Palestina yang merdeka. 

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Prof. R. Widya Setiabudi Sumadinata menambahkan tidak ada aturan khusus terkait atribut saat wisuda. 

“Kecuali atribut yang melanggar peraturan resmi pemerintah. Terkait Palestina sendiri, Unpad sejalan dengan sikap pemerintah dan kami akan mendukung kebijakan pemerintah terkait hal tersebut,” ujarnya. (nsi)