Surat Tempo ke Agrinas Menuai Perdebatan, Pengamat Ingatkan Pentingnya Etika Media

tvOnenews.com - Polemik yang muncul setelah beredarnya surat penawaran kerja sama dari divisi bisnis Tempo Media Group kepada PT Agrinas Pangan Nusantara terus memicu diskusi mengenai independensi media dan pemisahan antara kepentingan bisnis dengan ruang redaksi. 

Sejumlah kalangan menilai perdebatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik jurnalistik yang independen. 

Pengamat media massa Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. Umaimah Wahid, mengatakan polemik tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana perusahaan pers menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan independensi pemberitaan.

“Ya menurut saya, ya ini mengkhawatirkan ya. Ya kalau dalam pemahaman saya, media itu susah netral sebenarnya. Apalagi ketika sudah punya relasi dengan kekuasaan dan juga dengan pengusaha,” kata Umay, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu (26/7/2026). 

Menurut Umay, kepentingan ekonomi merupakan bagian dari industri media. Namun, ia mengingatkan agar pertimbangan komersial tidak mengurangi objektivitas informasi yang menjadi hak masyarakat. 

“Jangan sampai kepentingan komersial atau nilai kepentingan ekonomi itu menghancurkan netralitas media atau setidaknya objektivitas media untuk memenuhi hak-hak publik, informasi terhadap publik,” ujarnya. 

Ia menilai perhatian publik terhadap Tempo menjadi lebih besar karena media tersebut selama ini dikenal memiliki citra sebagai media yang kritis dan independen. 

“Ironinya adalah selama ini Tempo mem-branding diri mereka sebagai media yang kritis, yang independen dan lain sebagainya. Ternyata ketika ada seperti ini kan ada kepentingan juga di balik itu yang cukup mengejutkan. Dan ini sangat disayangkan,” terangnya. 

Meski demikian, Umay mengakui media massa juga merupakan industri yang memerlukan keberlanjutan bisnis. Karena itu, menurutnya, kepentingan ekonomi tidak boleh mengesampingkan etika jurnalistik maupun fungsi pers sebagai penyedia informasi yang objektif. 

“Saya yakin di era sekarang media ini sebuah industri, tidak ada yang mungkin tidak mencari nilai ekonomi, keuntungan. 

Tapi setidaknya tidak merusak etika dan juga kaidah jurnalistik. Bisa memberikan ruang informasi kepada publik dengan sebaik-baiknya,” jelasnya. 

Ia berharap media massa tetap menjaga batas yang tegas antara kepentingan bisnis dan independensi redaksi agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

“Harapannya media tetap ada di jalur yang objektif sehingga mereka punya tanggung jawab, juga tanggung jawab sosialnya tetap ada. Etika jurnalistiknya tetap dikedepankan,” tutur Umay.

Hingga berita ini disusun, Corporate Secretary Tempo Media Group Jajang Jamaludin dan Direktur Tempo Media Group Wahyu Dhyatmika yang dihubungi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon belum memberikan tanggapan terkait pandangan tersebut. 

Sebelumnya, Direktur Tempo Media Group Wahyu Dhyatmika menegaskan bahwa aktivitas bisnis perusahaan tidak bertentangan dengan independensi pemberitaan. Menurutnya, perusahaan pers memiliki divisi bisnis yang bertugas menawarkan kerja sama komersial kepada berbagai pihak, termasuk institusi yang menjadi objek pemberitaan. 

“Namun kesimpulan bahwa setiap pendekatan bisnis otomatis membatalkan independensi pemberitaan berangkat dari pemahaman yang keliru mengenai cara kerja perusahaan pers,” kata Wahyu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026). 

Dalam beberapa tahun terakhir, Tempo juga pernah menjadi pihak dalam sejumlah sengketa pemberitaan, pengaduan ke Dewan Pers, maupun polemik yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya. 

Berdasarkan putusan dan penilaian Dewan Pers pada sejumlah perkara, aspek yang menjadi perhatian antara lain akurasi, verifikasi informasi, keberimbangan pemberitaan, serta pemisahan fakta dan opini sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. 

Selain itu, terdapat pula sejumlah polemik yang diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, klarifikasi, maupun proses di Dewan Pers. 

Terbaru, polemik mengenai surat penawaran kerja sama kepada Agrinas kembali memunculkan diskusi mengenai batas antara aktivitas bisnis perusahaan pers dan independensi redaksi. Sejumlah pihak menilai transparansi, akuntabilitas, serta pemisahan fungsi bisnis dan ruang redaksi merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media.