Polemik Penghapusan Barcode BBM Bersubsidi di Aceh, Pemerhati Kebijakan Kritik Wacana Mualem

tvOneNews.com - Pemerhati kebijakan publik, Husnul Jamil, menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), terkait wacana penghapusan sistem barcode dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Wacana ini disampaikan oleh Mualem saat pelantikannya sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025. Menurut Husnul, kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan rakyat kecil dan membuka peluang bagi mafia BBM jenis solar dan pertalite di wilayah Aceh.

Dalam keterangannya pada Jumat (14/2/2025), Husnul menegaskan bahwa sistem barcode memiliki peran penting dalam memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Ia menyebutkan bahwa penghapusan barcode justru berpotensi memperburuk situasi dengan membuka celah bagi praktik penyelewengan. Sistem ini telah terbukti mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan energi bersubsidi.

Husnul juga menekankan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Aceh bukanlah menghapus barcode, melainkan berupaya meminta penambahan kuota BBM bersubsidi dari Pertamina dan pemerintah pusat. Dengan demikian, ketersediaan BBM bagi masyarakat kecil dapat terpenuhi dengan lebih baik dan merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh.

Menurut Husnul, alasan yang dikemukakan Mualem bahwa sistem barcode menyulitkan rakyat tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menyoroti pernyataan Mualem dalam pidato perdananya yang menyatakan bahwa semua SPBU di Aceh tidak boleh lagi menerapkan barcode sehingga masyarakat dapat mengisi BBM tanpa kendala. Namun, Husnul berpendapat bahwa justru dengan adanya sistem barcode, kontrol terhadap distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Husnul juga menyoroti fakta bahwa meskipun barcode sudah diterapkan, masih sering terjadi kelangkaan solar dan antrean panjang di SPBU. Jika barcode dihapus dan distribusi BBM subsidi dibiarkan tanpa kontrol, maka diperkirakan masyarakat akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Pasalnya, mafia solar akan memiliki peluang lebih besar untuk menimbun BBM subsidi. Oleh karena itu, Husnul menilai bahwa sebelum mengeluarkan kebijakan, sebaiknya Gubernur Aceh berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik dalam penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan petugas SPBU.

Lebih lanjut, Husnul menegaskan bahwa sistem barcode justru mempermudah kontrol dan distribusi BBM agar lebih tepat sasaran. Ia berpendapat bahwa jika sistem ini dianggap menyulitkan, maka perlu dilakukan evaluasi secara mendalam dan kajian lebih lanjut sebelum membuat keputusan drastis.

Sebagai pemerhati kebijakan publik, Husnul mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan yang memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ia berharap agar pemerintah Aceh dan pihak-pihak terkait mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola sumber daya energi. Menurutnya, tujuan utama kebijakan energi di Aceh haruslah demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Kami sebagai rakyat sangat menginginkan kemajuan bagi Aceh, baik dari sisi pelayanan pemerintahan, pembangunan, maupun kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting adalah pemerataan hak bagi semua kalangan," pungkas Husnul.