Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dalam acara Dialog Ekonomi dan Sinkronisasi Organisasi yang digelar di Kota Bandung, Jumat (13/12/2024), menyebutkan bahwa Kadin Jabar harus menjadi ujung tombak dalam memperkuat ketahanan ekonomi.
"Kadin Jabar menjadi pilar utama sekaligus ujung tombak dalam menopang kestabilan stabilitas ekonomi Indonesia," kata Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
Tidak hanya itu, Anindya juga mengimbau agar anggota Kadin tidak hanya terlibat sebagai kontraktor, tetapi juga masuk ke sektor pertanian. Bisnis ini, menurutnya, memberikan nilai tambah tinggi dan berpotensi menghasilkan kekayaan yang signifikan.
Selain itu, Kadin Jabar didorong untuk mendukung berbagai program pembangunan seperti lumbung pangan, perumahan murah, dan fasilitas kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Kadin Jabar kami dorong untuk ambil bagian, untuk berkontribusi dan berpartisipasi, memberi masukan-masukan. Misalnya bagaimana membangun lumbung pangan, membangun rumah murah, puskesmas, klinik. dan lain-lain. Jabar punya banyak peluang,” papar dia.
Acara dialog ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Terpilih M. Farhan, dan Ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa Karyaguna.
Ketua Umum Sementara Kadin Jabar Caretaker, Agung Suryamal Sutisno, menyambut baik ajakan Kadin Indonesia untuk memperkuat peran Kadin Jabar di bidang pertanian.
Agung optimistis bahwa kolaborasi yang solid antara Kadin dan pemerintah daerah akan mempercepat pencapaian ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan.
"Kadin adalah mitra strategis yang dapat membantu menjalankan program-program pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Agung. Ia didampingi Ketua Panitia Dialog Ekonomi Zoelkifli M. Adam dan Wakil Ketua Umum Sementara Kadin Jabar Caretaker Widiyanto Saputro.
Dalam sambutannya, Agung menyebut mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi untuk memajukan perekonomian daerah nasional.
"Jabar memiliki potensi besar sebagai pusat pendukung program-program nasional. Ini adalah kesempatan untuk kebangkitan Kadin Jabar dan Indonesia," kata Agung.
Kadin Jabar berencana menggelar Musyawarah Provinsi pada Januari 2025 di Kota Bekasi. Acara ini diharapkan memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara para pengusaha Jawa Barat untuk mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya di sektor pangan, perumahan, dan pendidikan.
"Saya percaya, melalui kerja sama ini, Kadin Jabar bisa berkontribusi dalam program-program unggulan pemerintah, seperti penyediaan pangan, rumah murah, serta pendidikan," ucap dia.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Jawa Barat diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha.
“Salah satu harapannya adalah bisa lebih memperkuat soliditas para pengusaha di Jabar,” kata Anindya.
Di sisi lain, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi menekankan pentingnya integrasi antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, terutama pada bidang perumahan, pangan, serta pendidikan.
“Bantuan kepada masyarakat miskin harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekadar memberikan uang. Berikan fasilitas seperti bibit ternak, barang dagangan, atau sarana lain yang bisa membuat mereka mandiri,” ujar Dedi.
Dedi juga menyoroti terkait pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek-proyek yang melibatkan enaga kerja lokal.
“Tenaga kerja seperti kuli bangunan dan kuli panggul harus dipekerjakan. Anak-anak bisa dilatih memelihara kambing, sapi, dan ikan. Dengan cara ini, saya yakin ekonomi kita bisa tumbuh 7-8%,” tegas dia.
Menurut Dedi, pola tersebut telah berhasil diterapkan di Purwakarta. Ia mendorong para petani untuk aktif bercocok tanam, menggerakkan ibu-ibu ke sawah, dan mendidik anak-anak sejak dini guna memahami pentingnya kontribusi ekonomi.
Dedi menjelaskan, saat ini diperlukan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. “Perizinan harus dibuat ringkas tanpa berlarut-larut pada hal-hal yang tidak penting. APBD harus difokuskan untuk menggerakkan ekonomi rakyat agar kesejahteraan meningkat.” ujar Dedi. (nsp)
Load more