Jakarta, tvOneNews.com - Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia menyusul insiden penembakan yang melibatkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Nota diplomatik ini dikirim melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk meminta investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermont, dalam konferensi pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2025), mengungkapkan bahwa pengiriman nota diplomatik ini merupakan langkah resmi pemerintah untuk menuntut keadilan bagi korban.

"Menteri Luar Negeri Pak Sugiono sudah meminta penyelidikan yang menyeluruh terkait insiden ini. Kita akan menunggu hasil dari investigasi pihak Malaysia," ujar Philips.

Ketika ditanya mengenai usulan dari DPR untuk membentuk tim investigasi independen, Philips menyatakan bahwa langkah tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan penyelidikan dari pihak Malaysia.

"Saya kira hal itu akan bergantung pada proses investigasi yang sedang berjalan di Malaysia," tambahnya.

Insiden penembakan terjadi pada Jumat (24/1/2025) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, ketika petugas dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melepaskan tembakan ke arah kapal yang ditumpangi lima WNI. Dalam kejadian tersebut, satu WNI dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan medis di Malaysia.

Presiden Prabowo Subianto, dalam keterangannya pada Kamis (30/1/2025), menyatakan keyakinannya bahwa otoritas penegak hukum Malaysia akan melakukan penyelidikan yang profesional dan menyeluruh.

"Kami yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik," ujar Presiden Prabowo selepas acara Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta.

Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui para korban pada Rabu (29/1). KBRI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga terus memonitor kondisi keempat WNI yang saat ini dirawat. Selain itu, nota diplomatik yang dikirim juga menyoroti potensi penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM dalam insiden tersebut.

Pemerintah Indonesia menunggu hasil investigasi dari otoritas Malaysia sembari terus berkomunikasi untuk memastikan keadilan bagi para korban. Pemerintah juga membuka opsi untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk membentuk tim investigasi sendiri, jika diperlukan.