Cirebon, tvonenews.com - Debat publik Pilkada 2024 putaran kedua diselenggarakan di Cirebon, Jabar, Sabtu (16/11) malam.

Empat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat menawarkan sejumlah gagasan dan program untuk memperkuat toleransi beragama di 27 kabupaten/kota di Jabar.

Paslon nomor urut satu Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kebijakan pemerintah yang fokus utamanya meliputi sektor pendidikan, ruang publik, dan pembangunan rumah ibadah.

Pasangan tersebut menyampaikan program ini akan diperkuat juga, dengan penegakan hukum untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk akses terhadap tempat ibadah dan layanan publik bagi seluruh masyarakat.

"Kami juga akan menyusun kurikulum khusus pendidikan toleransi di sekolah serta memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten/kota," ujar Acep saat debat berlangsung.

Kemudian, paslon nomor urut dua Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja menyebutkan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia.

Mereka menawarkan program pendidikan lintas agama (Pelita), yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar-pemeluk agama di Jabar.

"Konflik intoleransi, sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh itu. Kalau kami, FKUB akan ditempatkan di tingkat paling dasar terutama keragaman-nya sangat majemuk," kata Jeje.

Sedangkan paslon nomor urut tiga Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie mengusulkan penguatan perlindungan hak beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Selain itu, pasangan ini menyoroti pentingnya menciptakan suasana kebersamaan lintas agama sejak dini sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga nilai keberagaman di Jabar.

"Hak kebebasan beragama adalah hak paling dasar dan harus dijamin tanpa intervensi," kata Syaikhu.

Sementara itu, paslon nomor urut empat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memandang masyarakat Jabar sudah hidup dalam toleransi yang baik.

Namun, pasangan ini menilai isu agama sering kali dimanfaatkan dalam ranah politik. Mereka menegaskan kebijakan terkait keberagaman, harus dipandang sebagai salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama.

“Pemerintah provinsi harus tegas dalam menghadapi potensi intoleransi dengan tetap berpegang pada aturan hukum,” tutur Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menuturkan pelaksanaan debat ini merupakan upaya untuk memberikan ruang kepada masing-masing paslon dalam memaparkan gagasan dan visi-misi mereka kepada masyarakat.

Ia mengatakan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tercatat memiliki 35,9 juta pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024.

Hal ini, menurut Ummi, menjadi tanggung jawab besar bagi KPU untuk memastikan pemilih mendapatkan informasi yang cukup dalam menentukan pilihan.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mengajak pemilih di Jabar untuk hadir di TPS pada 27 November 2024," ucap dia. (ant/ito)