Jabar Rawan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, BNPB Gelontorkan Anggaran Rp55 Miliar

Bandung, tvOnnnews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama anggota Komisi VIII DPR RI serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat menggelar rapat koordinasi di Gedung Pakuan Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (29/11/2024).

Kepala BNPB Letjen TNI Surharyanto mengatakan  bahwa rakor tersebut dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi.

Suharyanto mengatakan kenapa rakor dilakukan di Jawa Barat karena Jabar menjadi salah satu Provinsi yang paling banyak zona merah rawan bencana.

"Nanti dilakukan di semua provinsi. Memang Jawa Barat ini duluan karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi, yang tinggi ancaman bencana banjir dan tanah longsor atau hidrometeorologi basah," kata Letjen Suharyanto, Jumat di Bandung, (29/11/2024).

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan Komisi VIII sebagai mitra BNPB dalam rakor ini memberikan arahan dan memberikan bantuan untuk meningkatakan kesiapan daerah.

"Jadi kalau nanti terjadi bencana, banjir, tanah longsor di seluruh Provinsi Jawa Barat, BPBD itu sudah bisa mengambil langkah duluan, karena sudah punya anggaran, sudah punya perlengkapan, sehingga dampak kepada masyarakatnya bisa diminimalkan," katanya.

Ia mengatakan, apalagi saat ini sudah masuk November sehingga mitigasi harus terus dilakulan untuk mengantisiapasi hal yang tidak diiinginkan .

"Kita sudah antisipasi ya, melaksanakan rapat koordinasi dan di beberapa titik di Jawa Barat ini sudah terjadi banjir, seperti yang saat ini terjadi, ada longsor di Sukabumi, di Cianjur ada gerakan tanah, kemudian di Karawang sudah ada banjir, dan yang besar adalah di Kabupaten Bandung, ada banjir di Baleendah dan Dayeuhkolot," katanya.

Suharyanto mengatakan alokasi anggaran per provinsi diberi anggaran Rp250 juta dengan perlengkapan ada 21 jenis perlengkapan. 

Seperti perahu karet, sembako, matras, selimut, dan lain-lain. Dan Rp250 juta per provinsi untuk kabupaten/kota per kabupaten/kota Rp200 juta dan perlengkapan. 

"Kalau dihitung nilainya Rp55 miliar rupiah untuk provinsi Jawa Barat dan ini untuk siaga darurat. Kalau nanti ada bencana yang sesuai dengan kebutuhan terjadi bencana masyarakat kita penuhi semua. Mudah-mudahan tidak," katanya. (cep/muu)