Bandung, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengaku telah melayangkan surat kepada Pemprov Jawa Barat untuk meminta penambahan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. 

Usulan tersebut buntut sejumlah wilayah di Bandung Barat yang saat ini mengalami darurat penumpukan sampah sejak akhir 2024.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, Ibrahim Adji, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya meminta penambahan ritase melalui surat resmi ke DLH Provinsi Jawa Barat dan Pj Gubernur Jabar. Namun, hingga saat ini, balasan surat tersebut belum diterima.

"Kami dari DLH KBB dan Pj Bupati Bandung Barat sudah bersurat. Mudah-mudahan ada balasan dari provinsi, terutama karena sebentar lagi akan ada pelantikan bupati definitif," kata Ibrahim Adjie, Selasa (11/2/2025). 

Menurutnya, penambahan kuota idealnya kembali ke ritase normal, yakni sekitar 40 ritase per hari. Namun, dalam permintaan awal, DLH KBB mengusulkan penambahan menjadi 30 ritase agar pelayanan tetap berjalan aman.

"Saat ini DLH Provinsi masih mengkaji permintaan tersebut. Kota Bandung sudah lebih dulu mendapatkan penambahan ritase, dan kami berharap KBB juga segera mendapatkan kuota tambahan," kata dia. 

DLH KBB juga sedang menyiapkan anggaran untuk tahun 2025 guna mengoptimalkan pengelolaan sampah, termasuk dengan pengurangan sampah dari sumbernya.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah pasar-pasar seperti Cililin, Lembang, dan Sindangkerta, di mana volume sampah meningkat signifikan.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas peduli lingkungan dan paguyuban, untuk menyerap sampah organik. Namun, tetap saja, keterbatasan ritase membuat pelayanan belum maksimal,"ucapnya.

Selain meminta penambahan kuota, DLH KBB juga mengimbau masyarakat untuk lebih sadar dalam mengelola sampah.

"Kami mohon maaf karena keterbatasan ritase ini membuat layanan angkutan sampah belum optimal. Kami juga meminta masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, memilah sampah dari rumah, serta bekerja sama dengan pengelola destinasi wisata dan pasar untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan," kata Ibrahim.

Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, Imam Fauzi, menyebutkan bahwa dengan hanya 17 ritase per hari, pelayanan pengangkutan sampah ke warga menjadi sangat terbatas.

"Kami memiliki 16 kecamatan, tetapi hanya mendapat jatah 17 ritase. Sebagai perbandingan, Kabupaten Bandung memiliki 40 ritase dan Cimahi dengan tiga kecamatan saja memiliki jumlah yang lebih banyak. Ini membuat kami kewalahan,"kata Imam Fauzi, Senin (10/2/2025) kemarin. 

Imam mengatakan pengangkutan sampah ke TPS Sarimukti berkisar antara 40 hingga 50 ritase per hari. Namun, dengan adanya pembatasan ini, hanya 17 ritase yang tersedia menyebabkan sekitar 40 persen sampah tidak terangkut. 

"Akibatnya, sekitar 700 ton sampah menumpuk di UPT Kebersihan. Dengan musim hujan seperti sekarang, tumpukan sampah ini menimbulkan bau menyengat dan mengganggu aktivitas warga, terlebih lokasi ini berdekatan dengan sekolah, pasar, dan jalur strategis menuju KCIC serta Stasiun Padalarang," pungkasnya.(iah/muu)