Jakarta, tvonenews.com - Seiring dengan kontribusi ekonomi yang relatif besar secara nasional, penggunaan transaksi nontunai di Provinsi Jawa Barat (Jabar) ternyata cukup tinggi. Bahkan dari sisi transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), Jabar menjadi yang tertinggi secara nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Muhammad Nur dalam acara West Java Economic Society (WJES) di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat (Jabar) mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jabar menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.

Per September 2024, transaksi QRIS di Jabar mencapai Rp90,86 triliun dengan volume transaksi sebesar 873,36 juta per September 2024.

Dengan pencapaian ini, Nur berharap Jawa Barat dapat terus menjadi penggerak utama digitalisasi ekonomi nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

“Jawa Barat kami harap berada di peringkat pertama mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bertahan ya, supaya nanti bisa jadi juara lagi. Karena itu dibuktikan pada saat acara Rakornas P2DD kemarin,” kata dia.

22 Persen Nasional

Tingginya penggunaan transaksi QRIS di Jabar, menurut Nur, juga didukung oleh banyaknya jumlah merchant yang terdapat di provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini. Saat ini, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat mencapai 7,5 juta atau sekitar 21 persen dari total merchant nasional yang mencapai 34 juta.

“Tentu ini adalah modal yang penting bagi kita karena sekarang dengan digitalisasi kita meyakini ekonomi akan semakin lebih efisien,” kata Nur dalam West Java Economic Society (WJES) di Bandung, Senin.

Selain dari jumlah merchant yang cukup besar, menurut Nur, jumlah pengguna QRIS di provinsi ini mencapai 11,8 juta. “(Jumlah pengguna QRIS di Jabar) sekitar 22 persen dari total pengguna nasional yang telah mencapai 53 juta,” kata Nur.

Dia mengatakan, capaian ini tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat untuk memanfaatkan digitalisasi sekaligus meningkatkan pemasaran.

BI juga menggandeng UMKM setempat dalam menciptakan ekosistem pembayaran non tunai dan melibatkan UMKM pada berbagai kegiatan kampanye pembayaran non tunai sekaligus promosi produk UMKM.

“Digitalisasi tidak hanya untuk sistem pembayaran, tetapi juga untuk pemasaran melalui media sosial. Ini tentunya memberikan dampak besar terhadap peningkatan penjualan UMKM,” kata dia. (ant)