Dedi Mulyadi Tegas Larang Warga Jaga Palang Kereta, KDM Desak Pembangunan Sistem Otomatis

Bandung, tvOnenews.com - Imbas kecelakaan tragis antara Commuter Line dan kereta Argo Bromo Anggrek di wilayah Bekasi Timur, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas terkait keselamatan di perlintasan kereta api.

Ia secara terbuka melarang warga sipil menjaga palang pintu lintasan kereta dan mendesak agar sistem otomatis segera dibangun.

Dalam pernyataannya melalui media sosial pribadi, Kang Dedi atau KDM menyoroti kondisi di lokasi kejadian yang dinilai masih jauh dari standar keselamatan.

Ia menemukan bahwa palang pintu perlintasan masih dijaga secara manual oleh warga, bukan oleh petugas resmi.

“Nih, masih ada pintu lintasan kereta api yang kemarin terjadi musibah, masih dijagain sama orang. Apakah itu ormas atau masyarakat setempat, bagi saya itu tidak penting. Yang penting ini bukan kewajibannya mereka, ini kewajibannya aparat,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia menilai bahwa praktik penjagaan manual oleh warga sangat berisiko, terutama di jalur dengan intensitas lalu lintas kereta yang tinggi.

Menurutnya, keselamatan publik tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan maupun pelatihan khusus.

Lebih lanjut, KDM mengungkapkan bahwa dirinya telah mencoba menghubungi Wali Kota Bekasi untuk segera mengambil langkah cepat, meskipun komunikasi awal sempat terkendala.

Sumber :

• Instagram/dedimulyadi71

Ia juga telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi agar penanganan segera dilakukan di lapangan.

Selain itu, ia langsung menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu otomatis atau digital di lokasi tersebut.

Langkah ini dianggap penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

“Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu digital, sehingga tidak perlu lagi ada orang yang berjaga di sana,” ujarnya.

Menurutnya, proses pengadaan dan pemasangan sistem tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua minggu. Namun, ia menegaskan agar pekerjaan dimulai secepat mungkin tanpa penundaan.

“Saya katakan kerjakan mulai hari ini. Biayanya antara 500 juta sampai 1 miliar. Laksanakan, alokasinya tersedia,” tambahnya.

Tak lama setelah instruksi tersebut, pihak berwenang langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan awal.

Hal ini menunjukkan respons cepat dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan gubernur.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa penerapan sistem palang otomatis tidak hanya akan dilakukan di Bekasi, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat.

Ia menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama, baik di perlintasan resmi maupun tidak resmi.

“Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat harus menggunakan pintu lintasan otomatis. Baik pintu lintasan yang jalannya resmi maupun tidak resmi. Karena kalau ada musibah tidak pernah bertanya mana jalan resmi dan mana tidak resmi,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah setempat untuk segera mengambil tindakan nyata.

Ia meminta jajaran Pemerintah Kota Bekasi agar tidak lagi membiarkan praktik penjagaan manual oleh warga di perlintasan kereta.

Langkah tegas Dedi Mulyadi ini mendapat perhatian publik, terutama setelah insiden kecelakaan yang menelan 16 korban jiwa.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa sistem keselamatan transportasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan, terutama di titik-titik rawan seperti perlintasan kereta api. (adk)